NEEDS & STYLE VS INCOME

Beberapa menit lalu, saya menyaksikan rekan kerja, sebut saja si Pulan, yang ingin mengajukan pinjaman ke sebuah koperasi.. padahal setahu saya si Pulan sudah memiliki pinjaman ke Bank BJB dengan menggadaikan SK PNS-nya, bahkan beberapa hari terakhir ini saya dan yang lainnya cukup terganggu dengan adanya debt collector Bank BNI yang menelepon ke kantor menagih utang Kartu Kreditnya yang tak kunjung dibayar.  Dengan demikian, pinjaman ke koperasi dikabulkan, utangnya menjadi 3, ke BJB, Kartu Kredit BNI dan Koperasi yang katanya buat bayar utang BNI. Bener Kitu lan ??

Saya, sebagai orang yang sedikit mengerti mengenai hal-hal beginian, jadi merasa terpanggil buat biikin catatan ini.  Yaa paling nggak, bisa jadi rem buat diri sendiri dikala godaan itu datang.

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Moral

Mungkin ada yang tidak percaya bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, keuangan negara ini dikelola dengan sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864.  Tidak perlu heran, karena memang begitulah kenyataannya, selama ini keuangan negara dikelola berdasarkan Indonesische Comptabiliteitswet (ICW) Stbl. 1864 No. 106, dan diundangkan lagi teksnya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya dalam Stbl. 1925 Nomor 448, selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembara Negara 1954 Nomor 6, 1955 Np. 49 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968.

Dalam perjalanannya memang terjadi beberapa kali perubahan, tetapi pada dasarnya peraturan yang dipakai adalah peraturan produksi Belanda, oleh karena itu istilah Stbl 1925 sangat populer dikalangan pengelola keuangan pemerintah sampai dengan era milenium baru.  Begitu kuatnya peraturan ini dibenak para pengelola keuangan pemerintah, sehingga ketika akhirnya terbit peraturan baru yang mengatur hal yang sama, “sifat-sifat” bawaan dari Stbl 1925 masih agak sulit dihilangkan.

Walaupun saat itu belum ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bukan berarti dalam pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan pencatatan sama sekali, selama ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (single entry) sebagaimana yang dahulu banyak dianut oleh negara-negara kontinental (Eropa), maklum saja karena peraturannyapun diadopsi dari sana (Belanda).

Jadi, meskipun tidak secara resmi dikatakan sebagai SAP, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Sistem Akuntansi Pemerintahan sejak dulu, hanya saja sistem yang digunakan pada saat itu dapat dikatakan sebagai akuntansi tradisional’ yang hanya menghasilkan laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.  Perhitungannya cukup sederhana, pendapatan berapa ? belanja berapa ? selisihnya adalah surplus atau defisit.

Atas kerjasama berbagai pihak terkait, akhirnya pada tanggal 13 Juni 2005 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Menurut salah seorang Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Jan Hoesada, terbitnya SAP untuk pertama kalinya adalah Reformasi Akuntansi Pemerintahan Tahap Pertama, disebutkannya bahwa terbitnya SAP bukan tanpa tantangan, dimana para kelompok status quo akan single entry dan akuntansi cara lama berusaha mengulur waktu, yang konon kelompok ini mempunyai akses ke pusat kekuasaan dan pusat pembuatan Undang-Undang.

Basis Akuntansi Pemerintahan

Kartu Lebaran Pak Gubernur

Kaget dan termenung, itulah reaksi penulis ketika membaca berita tentang kartu lebaran yang akan dikirim Gubernur Jawa Barat kepada kurang lebih 450 ribu masyarakat Jawa Barat.  Betapa tidak, total biaya yang dikeluarkan cukup fantastis, paling tidak untuk penulis yang berpenghasilan pas-pasan.  Angkanya sendiri, belum ada angka pasti berapa yang dikeluarkan, tetapi dari penelurusan melaui internet, semua portal yang penulis kunjungi menyebutkan angkat diatas 1 milyar.

Gubernur sendiri sudah memberikan jawabannya, bahwa “Nilai rasa, perhatian, silaturahim, keakraban dan kebahagiaan tidak bisa dikalkulasi dengan rupiah. Saya yakin Kartu Ucapan Lebaran lebih mampu menghadirkan ruang visual dan ruang teks yang lebih dekat bagi Gubernur dalam menyapa warganya,” (vivanews.com 27 Agustus 2010).    Lebih lanjut Wakil Gubernur (Wagub) Dede Yusuf mengatakan apa yang dilakukannya ini normal-normal saja. Wagub beralasan, yang dilarang adalah pengiriman parcel, bukan kartu ucapan Lebaran (metrotvnews.com 26 Agustus 2010).  Namun demikian, pada kesempatan ini penulis tidak akan mengupas masalah ini dari sudut pandang pantas tidak pantas, wajar tidak wajar atau normal tidak normal, penulis akan mencoba membahasnya dari sudut pandang aturan.

Kunjungan Kerja DPR

Setelah rencana pembangunan Gedung DPR yang konon berfasilitas supermewah menuai protes dari berbagai kalangan, DPR kembali menjadi berita utama di berbagai media dengan rencana kunjungan kerja ke beberapa negara.  Beberapa pimpinan dan anggota DPR mencoba bertahan dengan rencananya, walaupun diluar parlemen banyak pihak yang menuntut rencana tersebut dibatalkan.  Pada artikel ini penulis mencoba mengupas masalah ini dari sudut pandang anggaran negara, bukan dari sudut pandang lain yang mungkin kesimpulannya bisa sangat berbeda.

Ada 5 siklus besar dalam anggaran negara, yaitu :  penyusunan rencana kerja dan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan audit atas laporan keuangan pemerintah.  Seluruh rencana yang tercantum dalam Dokumen Anggaran, wajib dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan semua pihak yang terkait, karena hal ini adalah amanat Undang-Undang.  Penulis berani mengatakan amanat Undang-Undang, karena memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam sebuah Undang-Undang tentang APBN.

Untuk menilai sejauh mana prestasi sebuah lembaga dalam memenuhi rencana kerjanya, maka dilakukan pengukuran kinerja.  Dalam sejarah Indonesia pernah dilakukan 2 pendekatan pengukuran kinerja.

Pertama, pendekatan anggaran tradisional, dimana pengukuran kinerja dilakukan hanya dengan melihat penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran.  Jika anggaran yang tersedia berhasil dihabiskan, maka lembaga yang bersangkutan dianggap berprestasi.  Pada jamannya, seorang pejabat bisa terkena teguran keras, jika tidak mampu menghabiskan anggaran yang diberikan.  Pendekatan ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, walaupun masih ada saja yang tetap berpikir dengan pendekatan tradisional seperti ini.

Kedua, pendekatan anggaran kinerja, dimana pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan dengan melihat penyerapan anggaran, melainkan juga melihat seberapa jauh pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya.  Dalam sudut pandang anggaran kinerja, digunakan prinsip value for money yang menekankan pada aspek ekonomis, efektivitas dan efisiensi, sehingga jika anggaran tidak habis bukanlah suatu masalah asalkan indikator kinerjanya tercapai.  Artinya pada kondisi seperti ini, lembaga tersebut bisa dikatakan efektif dan efisien.

Yang menarik adalah pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung ketika diwawancara wartawan berbagai media, yang menyatakan bahwa anggaran yang telah disahkan itu merupakan tolok ukur dari kinerja DPR,  dan beberapa waktu lalu pimpinan DPR dianggap kurang kinerjanya karena serapan anggarannya minim.  Jika benar 2 orang pimpinan DPR tersebut masih mempunyai pikiran seperti itu, artinya terbukti bahwa masih ada saja pejabat yang menggunakan pendekatan anggaran tradisional dalam mengukur kinerja.

Kunjungan Kerja

WDP Bukan Rapor Merah

Minggu lalu BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dan 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.  LKPD Pemprov Jabar dan 7 Kabupaten/Kota diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP), hanya kepada Pemkot Bandung BPK tidak memberikan opini alias disclaimer.

Pemerintah sebagai penyelenggara utama sektor publik di Indonesia, paling tidak harus memenuhi tiga hal yaitu :  menjadi lembaga yang efektif memberikan pelayanan, efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki dan akuntabilitas keuangan yang baik.  Atas dasar itulah audit terhadap laporan keuangan pemerintah dilakukan, dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan seperti yang seharusnya.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penyusunan laporan keuangan adalah salah satu syarat pendukung akuntabilitas, yaitu berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Sebagai dasar aturan penyusunan laporan keuangan, saat ini Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.