Opini BPK Versus Opini Iklan Politik

“Tahun 2009, tahun politik”, ungkapan itulah yang banyak dilontarkan orang belakangan ini. Disebut tahun politik, karena di tahun 2009 rakyat Indonesia akan menghadapi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden untuk periode 2009-2014. Untuk meraih simpati rakyat, banyak cara ditempuh oleh politikus, dari mulai pamplet yang ditempel dikaca angkutan kota sampai dengan iklan di televisi yang bernilai puluhan juta rupiah setiap kali tayang. Terlepas dari proses politik yang tengah berlangsung, dalam artikel ini penulis akan membahasnya dari sudut pandang keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan dan auditing.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP-SAP), maka salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah (LKP), yang tentu saja harus terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi dalam LKP harus dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya, yang menurut PP-SAP dinyatakan bahwa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan.

Jika kita mau menganalogikan kegiatan politik dengan kegiatan ekonomi, maka pemilihan umum 5 tahunan mempunyai kemiripan dengan kegiatan perdagangan saham di pasar modal. Di pasar modal, perusahaan-perusahaan akan belomba menarik hati investor agar mau berinvestasi pada saham yang diterbitkannya. Dalam kegiatan politik, investornya adalah seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih, sedangkan perusahaannya adalah partai politik peserta pemilu beserta Capres/Cawapres yang diusungnya. Bedanya, jika di pasar modal investor bisa kapan saja beralih investasi dari saham yang satu ke saham lainnya dalam hitungan detik, dalam politik, rakyat tidak bisa setiap saat pindah ke lain hati, karena medianya hanya pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali.

Salah satu yang menjadi perhatian utama investor di pasar modal sebelum berinvestasi adalah laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit dan diterbitkan opini audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Investor sangat tergantung pada opini audit dalam pengambilan keputusan investasi, karena itu peranan KAP di pasar modal sangat strategis dan dapat berkontribusi menentukan nasib ribuan investor dan calon investor.
Begitu juga dengan pemerintah, setiap tahun LKP diaudit oleh BPK yang kemudian juga diterbitkan opini audit atas LKP. Dengan demikian, ibaratnya seorang investor di pasar modal, sebenarnya rakyatpun bisa saja menentukan keputusan politiknya dengan dasar opini audit yang diterbitkan oleh BPK.

Wajar Saja Buruh Berdemo

Unjuk rasa buruh tiba-tiba saja menjadi headline berita di beberapa media, baik cetak maupun elektronik. Dampaknya macam-macam, dari kemacetan di jalan tol, hingga terhambatnya produksi di beberapa pabrik. Pemicunyapun sederhana, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Peridustrian dan Menteri Perdagangan. Nama SKB itu adalah ”Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global”.

Sekilas, tidak ada yang aneh dalam SKB tersebut, bahkan jika dilihat tugas keempat menteri yang bersangkutan, sepertinya SKB tersebut tidak perlu, karena memang hal itu sudah menjadi tugas menteri tersebut. Misal saja, Menteri Tenaga Kerja salah satu tugas yang tercantum dalam Pasal 2 SKB adalah mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan. Jika meminjam lirik lagu Project Pop, maka kita bisa mengatakan ”Ya Iyalah, masa Ya Iyadong” pada SKB tersebut.

Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Catatan : Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung, Edisi Mei 2008.

Abstract

Indonesian people more critical after reformation in Indonesia. One of criticized object is accountability and transparency in government financial management. Government Accounting Standard is one of tool that can measure of government financial management performance. This Paper would like to explain several aspect that relate to government accounting in Indonesia, that is : financial management, challenges, comparison between government accounting and commercial accounting, unique case of government accounting, development strategy, and career opportunity for accountant in government organization.

Keyword : Government Accounting.

1. Pendahuluan

Bukan suatu yang sulit ketika kita mencari orang yang faham mengenai akuntansi. Akuntansi memang sudah diajarkan sejak di SMA, bahkan ada yang mendapatkan materi akuntansi sejak SMP dalam pelajaran keterampilan jasa. Ditingkat perguruan tinggi, jurusan akuntansi juga bukan jurusan yang sulit ditemukan. Namun, jika kita melihat kurikulum akuntansi saat ini, kurikulum yang diadopsi dalam pendidikan akuntansi diberbagai tingkat, baru mengakomodir materi-materi akuntansi komersial, sedikit sekali porsi yang diberikan untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan.

Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan, Baswir (1995) mengelompokan akuntansi menjadi 3 bidang, yaitu : akuntansi perusahaan, akuntansi nasional dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi.
Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan.

Akuntansi komersial memang lebih beruntung, kurikulum yang ada sekarang mendukung penuh lestarinya keilmuan akuntansi komersial. Berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang hanya dipelajari 3 sks dari 144 sks wajib, itupun dengan silabus yang belum terstruktur dengan baik, karena sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh sebab itu materi yang diberikan dibangku kuliah diadopsi dari materi akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, yang tentu saja belum tentu cocok digunakan di Indonesia.

Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.

Politisasi Wanita

Mungkin anda berbeda pendapat dengan ombig, tentu saja tidak apa-apa, ombig hanya ingin berbagi pendapat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jiwa kritis ombig sudah tumbuh sejak kecil, pada usia 4 tahun ombig kerap kali membuat orang dewasa kesal karena ombig memberikan pertanyaan yang berantai.

Saat itu ibu ombig aktif di Darma Wanita, karena bapak ombig adalah seorang PNS. Berawal dari itu muncul pertanyaan yang ombig tanyakan kepada ibu : “kenapa ada darma wanita sementara tidak ada darma pria, padahal perempuan yang PNS banyak juga”, tapi tentu saja dengan bahasa seorang anak kecil. Sampai saat ini tidak pernah ada jawaban memuaskan yang keluar dari mulut ibu ombig.

Dalam kesempatan ini ombig ingin memberikan pertanyaan, bagi para pembaca dapat juga turut menjawabnya di halaman komentar.

Pertama, dilingkungan PNS, mengapa ada DARMA WANITA tetapi tidak ada DARMA PRIA, padahal banyak sekali wanita yang jadi PNS.

Kedua, dilingkungan TNI, mengapa ada PERSIT tetapi tidak ada PERSUT (Persatuan Suami Tentara), padahal banyak juga wanita yang jadi tentara.

Ketiga, banyak organisasi wanita bermunculan tetapi tidak pernah ada satu organisasipun yang mengkhususkan diri sebagai organisasi pria.

Keempat, dengan alasan isu gender wanita menuntut jatah kursi di parlemen, pria tidak pernah menuntut jatah kursi.

ini pendapat saya :

Pertama, wanita lebih mudah dimobilisasi secara politik dari pada pria, Pemerintahan Orde Baru sangat pandai membaca situasi ini, sehingga dibuatlah Darma Wanita dengan segala kewajibannya, dari mulai wajib kursus P4 sampai dengan wajib coblos nomor 2. andai saja dibentuk Darma Pria, pasti akan lebih sulit menuntut kewajiban-kewajiban tersebut.

Kedua, tidak beda jauh dengan Darma Wanita, itu pula yang menimpa PERSIT.

Ketiga, Organisasi wanita juga tidak jauh beda, kebanyakan tujuannya sangat politis.

Keempat, menuntut jatah kursi di parlemen sama saja menunjukan bahwa wanita belum mampu bersaing secara murni. Alasan gender sangat tidak tepat dijadikan alasan untuk menuntut jatah kursi di parlemen, seharusnya gender menjadikan wanita-wanita aktivis itu lebih siap bersaing secara murni dengan laki-laki.

Dan yang pasti takdir Alloh tidak pernah salah, jangan pernah menyalahi takdir.

Kebohongan Bercanda Vs Kebohongan Berganda

Siapa orangnya yang tidak pernah berbohong ? jika dijawab dengan jujur, ombig sangat yakin semua orang pernah berbohong, walaupun mungkin dengan intensitas yang berbeda-beda. Khawatirnya terkadang kita menganggap bahwa bohong itu adalah hal yang biasa, bohong diaanggap sebagai sebuah bumbu obrolan sehari-hari, bahkan tanpa bohong seolah pembicaraan menjadi kurang menarik. Yang paling ombig sayangkan, kebohongan sudah sampai menjadi bumbu para ustadz dalam ceramahnya agar lebih menarik, ironisnya banyak jemaah yang tidak peduli bahwa sedang dibohongi.

Ombig membagi kebohongan menjadi 2 jenis :
Pertama, KEBOHONGAN BERCANDA, jenis inilah yang sebenarnya paling banyak dilakukan orang. Terus terang saja ombig secara pribadi masih mentoleransi kebohongan jenis ini, selama lawan bicara kita berada dalam kondisi sadar bahwa kita sedang berbohong. Kebohongan ini biasanya ditujukan untuk menghangatkan suasana, sekedar joke-joke ringan ombig pikir tidak terlalu masalah. Tetapi kita harus hati-hati juga, pada kondisi tertentu kebohongan jenis ini juga bisa menimbulkan masalah, jadi pandai-pandailah membaca situasi dan kondisi

Kedua, KEBOHONGAN BERGANDA, jenis inilah yang sebenarnya akan menuai badai dikemudian hari. Jenis kebohongan ini biasanya tidak berdiri sendiri, satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya, dan begitu seterusnya. Kebohongan ini biasanya dilakukan dengan tujuan yang tidak/kurang baik, misalnya : menutupi kelemahan diri, penipuan, fitnah, adu domba, dll. Tetapi seberapa lama kita sanggup menutupi kebohongan-kebohongan itu? pada saat belum habis ide kita untuk berbohong, orang lain sudah terlanjur kehilangan kepercayaan pada diri kita.

Ombig punya contoh kebohongan berganda yang sebenarnya bohongnya sangat sederhana dan tidak menimbulkan masalah berarti. Saat SMA ombig punya seorang kawan yang berasal dari Jakarta, pada saat kelas 3 dia sudah gembar-gembor bahwa pada saat kuliah nanti dia akan kembali ke Jakarta dan tidak mau kuliah di Bandung. Pada kenyataaanya dia kuliah di Bandung, dan kampusnyapun tidak begitu bonavide, tapi demi menutupi gengsinya dia berbohong pada setiap orang bahwa dia kuliah di Jakarta, bahkan guru-guru SMApun dia tipu juga. Suatu saat tanpa sengaja Ombig bertemu dia saat pulang kuliah, sebagai salah satu korban kebohongan dia Ombig tentu saja bertanya tentang kuliahnya. Dengan sedikit minta dikasihani dia memohon kepada Ombig untuk tidak membongkar kebohongannya kepada yang lain.

Banyak contoh-contoh kebohongan lainnya, yang mungkin menimbulkan dampak yang tidak baik bahkan merugikan orang lain. Kita harus menyadari bahwa dunia ini sangat sempit untuk para pembohong, kemanapun kita pergi rasanya selalu ada orang yang menguntit. Wallohu’alam bishowab.