Sebelum menulis artikel ini penulis sudah sangat menyadari, pasti akan banyak orang yang tidak sependapat dengan opini penulis, tetapi mungkin disisi lain juga banyak orang yang sangat sependapat dengan penulis. Setidaknya tulisan ini mewakili orang-orang yang sependapat dan mudah-mudahan perbedaan pendapat tersebut dapat membuahkan alternatif pemikiran untuk perbaikan bangsa.

Tulisan ini terinspirasi ketika melihat perbandingan 2 orang PNS dengan pangkat/golongan yang sama, tetapi berbeda dalam taraf hidupnya. Yang satu punya mobil mewah, rumah di komplek real estate, dan anak-anaknya sekolah disekolah elit. Tetapi yang satu lagi hanya punya motor tua yang dibeli second, rumah sederhana kreditan BTN, dan kantongnya kembang kempis untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ini adalah kejadian yang nyata terjadi dilingkungan PNS, dan ini sudah seharusnya menjadi perhatian pihak pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal ini.

Harapan dan Kenyataan

Tata pemerintahan yang baik (good governance) selalu menjadi isu sentral pasca reformasi. Segudang teori banyak dilontarkan para pakar pemerintahan, puluhan buku terbit untuk mencoba mengupas hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah melontarkan teori atau menulis buku. Good governance masih jauh antara harapan dan kenyataan.

Bank Dunia mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Hanya tentu saja masyarakat tidak butuh teori atau buku, masyarakat menginginkan bukti yang kongkrit. Namun disisi lain good governance tidak bisa berjalan tanpa unsur-unsur pendukungnya. Salah satu unsur pendukung berjalannya good governance adalah sumber daya manusia (aparatur) yang mumpuni atau profesional.

Dalam teori kebutuhan menurut maslow, kebutuhan fisiologis berada diurutan teratas, yang salah satu unsurnya adalah terjaminnya kesejahteraan orang-orang yang terlibat dalam suatu sistem. Secara logika, bagaimana mungkin pegawai akan bekerja secara optimal, jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi. Dampaknya pegawai berusaha mencari penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, caranyapun mungkin akan bervariatif, dari mulai yang halal seperti membuka warung dirumahnya, sampai dengan yang tidak halal seperti kasus-kasus korupsi yang sedikit demi sedikit mulai terpublikasi.

Walaupun belum diteliti secara statistik, penulis berkeyakinan kesejahteraan pegawai berbanding lurus dengan profesionalisme pegawai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kesejahteraan yang terjamin, diharapkan profesionalisme dapat meningkat, setelah itu reward dan punishment bisa diterapkan dengah lebih optimal, jika ada pegawai yang menyalahi komitmen.

Belanja Pegawai

Semua orang pasti tahu bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hitungannya terbilang kecil dibandingkan dengan gaji pegawai perusahaan swasta, tapi setiap diadakan rekrutmen PNS peminatnya sudah dapat dipastikan sangat membludak, bahkan seseorang yang sudah terbilang mapan dengan statusnya sebagai pegawai swasta ikut-ikutan daftar untuk menjadi PNS.

Biasanya status sosial menjadi alasan utama seseorang ingin menjadi PNS, karena bangsa kita yang masih kental dengan nuansa feodalistik, biasanya seorang PNS mendapatkan penghormatan yang khusus di masyarakat. Jaminan hari tua dalam bentuk pensiun juga menjadi alasan selanjutnya, dan yang pasti banyak orang yang tidak bisa menutup mata bahwa walaupun gaji PNS terbilang kecil, tetapi di beberapa instansi pemerintah penghasilannya dapat dipastikan tidak kecil. Sekali lagi, penghasilannya yang tidak kecil, bukan gajinya.

Mengapa hanya di beberapa instansi saja ? ya! memang hanya dibeberapa instansi saja yang dapat dipastikan penghasilan PNS tidak kecil, karena itu banyak pegawai yang berebut untuk masuk ke instansi-instansi favorit, dan hal inilah yang memunculkan istilah instansi basah dan instansi kering. Lalu instansi mana saja yang menjadi instansi basah? jawabannya adalah instansi yang memiliki program dan kegiatan yang dulu dikenal dengan istilah proyek. Di lingkungan Pemerintahan Daerah misalnya, hampir setiap instansi memiliki proyek, itupun terkategori menjadi proyek kakap dan proyek teri. Jadi perlu dipahami, tidak semua instansi pemerintah memiliki proyek yang menjanjikan penghasilan lebih bagi para pegawainya, bahkan ada instansi yang sama sekali tidak memiliki proyek.

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah sudah beberapa kali diganti, tetapi elemen belanja pegawai tidak akan pernah lepas dari struktur anggaran pemerintahan. Mari kita pisahkan terlebih dahulu belanja pegawai menjadi 2 garis besar, yang pertama adalah gaji PNS, didalamnya terdapat unsur-unsur gaji, yaitu : gaji pokok, tunjangan keluarga (anak dan istri), tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan beras, dll.

Standar penggajian PNS diseluruh Indonesia adalah sama, yang didasarkan atas pangkat/golongan dan masa kerja pegawai. Meskipun perbedaaan gaji antar golongan dan masa kerja pegawai tidak terlalu besar, tetapi dalam hal ini sudah terdapat kemerataan penghasilan antara sesama PNS. Perbedaan yang cukup menonjol hanya terletak pada tunjangan struktural bagi PNS yang memiliki jabatan struktural, dan hal ini adalah wajar karena yang bersangkutan memiliki beban tanggung jawab yang tidak ringan atas jabatan yang diamanahkan kepadanya.

Yang kedua, dalam belanja pegawai ternyata tidak hanya digunakan untuk gaji, tetapi muncul juga istilah honor yang dikaitkan dengan kegiatan/proyek, dimana honor ini akan didapat jika seorang pegawai terlibat dalam suatu proyek tertentu. Berawal dari sinilah ketidakmerataan terjadi. Sebagai PNS penulis sangat mengerti bahwa honor proyek adalah salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan PNS, tetapi proyek yang ada sangatlah tidak merata, instansi basah dengan proyek milyaran rupiah dengan mudah mensejahterakan pegawainya, belum lagi ada penghasilan-penghasilan ‘abstrak’ yang merupakan dampak dari proyek tersebut, tetapi disisi lain ada instansi yang hidup enggan mati tak mau sangat kesulitan membuatnya pegawainya menjadi sejahtera.

Yang menjadi pertanyaan, haruskah seorang pegawai dibayar untuk mengerjakan sebuah proyek yang sesungguhnya menjadi tugas pokoknya ? jika jawabannya harus, maka untuk apa pemerintah mengeluarkan belanja gaji ? apakah gaji hanya untuk uang duduk dan uang absen saja ? meskipun kembali lagi, sangat diakui gaji yang diberikan kepada PNS memang belum layak, terlebih untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga di masa sekarang ini.

Menurut pemahaman penulis, seorang pegawai tidak harus diberikan honor tambahan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas pokoknya. Lalu mucul pertanyaan, bagaimana jika dalam mengerakan suatu proyek seorang pegawai melebihi jam kerja ? apakah tidak boleh diberikan honor tambahan ? jawabannya ya boleh-boleh saja, tetapi bukan dalam bentuk honor atas pekerjaan yang sudah menjadi tugas pokoknya, bentuknya bisa uang lembur atas kelebihan jam kerjanya.

Jika melihat sistem penggajian perusahaan profesional, seorang pegawai digaji dengan hitungan yang cukup tinggi dan berada diatas rata-rata PNS, tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tugas pokok tidak ada lagi yang disebut honor, uang lelah, atau apapun istilahnya.

apakah proyek/kegiatan di instansi pemerintahan harus dihapuskan ? jawabannya tentu saja tidak, karena proyek sangat berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Yang paling penting adalah seorang pegawai tidak harus menerima uang lebih untuk pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya. Jadi kegiatan yang ada harus berorientasi kepada tugas pokok masing-masing. Mungkin cara ini dapat mewakili perkataan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera yang menginginkan Anggaran Pemerintah Berbasis Tupoksi.

Untuk mensejahterakan PNS pemerintah seharusnya juga memperhatikan kemerataan penghasilan. Sudah sepantasnya pemerintah meningkatkan standar gaji PNS dengan standar yang layak, dengan cara mengalihkan honor lain-lain kedalam unsur gaji. Dengan demikian kesenjangan akan lebih dapat diminimalisir, juga secara perlahan istilah instansi basah dan instansi kering akan menghilang. Dampaknya dimanapun PNS ditempatkan penghasilannya akan relatif sama, dan mudah-mudahan tidak ada lagi pegawai yang berusaha ingin ditempatkan di tempat basah, karena semua tempat sudah sama-sama basah.

Wallahu’alambishawab.