“Dua Jempol” Untuk BPK

Catatan :  Artikel ini pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 13 Juni 2009.

“Dua Jempol”, sepertinya bukan ungkapan yang berlebihan, jika kita acungkan  untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Bagaimana tidak, sudah 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 sampai dengan 2008, berani memberikan opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008 disampaikan pada sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR-RI Agunng Laksono, pada selasa 9 Juni 2009 lalu.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan “Opini atas LKPP yang terus menerus memburuk seperti ini menggambarkan bahwa perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua departemen atau lembaga negara.  Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk ataupun program terpadu dari pemerintah” (PR, 10 Juni 2009). 

Jika kita mau menganalogikan kegiatan politik dengan kegiatan ekonomi, maka pemilihan umum 5 tahunan mempunyai kemiripan dengan kegiatan perdagangan saham di pasar modal.  Di pasar modal, perusahaan-perusahaan akan belomba menarik hati investor agar mau berinvestasi pada saham yang diterbitkannya.  Dalam kegiatan politik, investornya adalah seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih, sedangkan perusahaannya adalah partai politik peserta pemilu beserta Capres/Cawapres yang diusungnya.

Perbedaannya adalah, jika di pasar modal investor bisa kapan saja beralih investasi dari saham yang satu ke saham lainnya dalam hitungan detik, dalam politik, rakyat tidak bisa setiap saat pindah ke lain hati, karena medianya hanya pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali.  Yang menjadi luar biasa adalah, opini disclaimer terakhir diterbitkan ditengah hiruk pikuk pesta demokrasi, yang tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.