Catatan : Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung, Edisi Mei 2008.
Abstract
Indonesian people more critical after reformation in Indonesia. One of criticized object is accountability and transparency in government financial management. Government Accounting Standard is one of tool that can measure of government financial management performance. This Paper would like to explain several aspect that relate to government accounting in Indonesia, that is : financial management, challenges, comparison between government accounting and commercial accounting, unique case of government accounting, development strategy, and career opportunity for accountant in government organization.
Keyword : Government Accounting.
1. Pendahuluan
Bukan suatu yang sulit ketika kita mencari orang yang faham mengenai akuntansi. Akuntansi memang sudah diajarkan sejak di SMA, bahkan ada yang mendapatkan materi akuntansi sejak SMP dalam pelajaran keterampilan jasa. Ditingkat perguruan tinggi, jurusan akuntansi juga bukan jurusan yang sulit ditemukan. Namun, jika kita melihat kurikulum akuntansi saat ini, kurikulum yang diadopsi dalam pendidikan akuntansi diberbagai tingkat, baru mengakomodir materi-materi akuntansi komersial, sedikit sekali porsi yang diberikan untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan, Baswir (1995) mengelompokan akuntansi menjadi 3 bidang, yaitu : akuntansi perusahaan, akuntansi nasional dan akuntansi pemerintahan. Sedangkan Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu : Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi.
Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini penulis hanya akan menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan.
Akuntansi komersial memang lebih beruntung, kurikulum yang ada sekarang mendukung penuh lestarinya keilmuan akuntansi komersial. Berbeda dengan akuntansi pemerintahan yang hanya dipelajari 3 sks dari 144 sks wajib, itupun dengan silabus yang belum terstruktur dengan baik, karena sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Indonesia belum pernah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh sebab itu materi yang diberikan dibangku kuliah diadopsi dari materi akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat, yang tentu saja belum tentu cocok digunakan di Indonesia.
Hawa segar mulai muncul ketika akhirnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tulisan ini mencoba membahas berbagai aspek yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan. Read the rest of this entry »
Komentar Terakhir