Mudah-mudahan anda masih ingat ketika kurang lebih 2 tahun lalu diberbagai televisi ditayangkan iklan layanan masyarakat yang menggambarkan carut-marutnya pendidikan tinggi di negeri kita. Diiklan itu diceritakan sebuah prosesi upacara wisuda, yang sesaat setelah diwisuda sang wisudawan wajahnya berubah menjadi wajah monyet. Iklan ini sesungguhnya adalah sindiran bagi kondisi bangsa kita yang masih gila gelar, tanpa mempedulikan bagaimana proses meraih gelar tersebut. Jika kondisinya begini, tentunya deretan gelar yang menyertai nama seseorang tidak menjamin tingkat intelektualitasnya.

Iklan layanan masyarakat tersebut ternyata sangat mirip dengan kejadian yang baru-baru ini penulis alami. Suatu hari penulis berniat mencari bahan penelitian ke sebuah Universitas Negeri Tertua di Bandung (UNTB), namun karena hari itu adalah hari sabtu dan UNTB telah menetapkan 5 hari kerja bagi pegawainya, perpustakaan yang menjadi tujuan penulis tidak bisa penulis kunjungi. Karena merasa penasaran, penulis menanyakan hal tersebut kepada seorang Satpam yang kebetulan bertugas saat itu, tetapi tanpa diduga Satpam tersebut malah menawarkan jasa penyusunan skripsi dan tesis dengan imbalan sejumlah uang. “Tenang saja pak, bapak tinggal berikan judulnya, nanti kawan saya yang kerjakan, dia sudah biasa mengerjakan penelitian, mahasiswa sini juga banyak yang pesan, kalau dikerjain sendiri belum tentu selesai sebulan dua bulan, pokonya bapak tahu beres”, kurang lebih begitu isi perkataan sang Satpam.

Mendengar perkataan tersebut, penulis tidak menanggapinya lebih lanjut, karena kalaupun ditanggapi hanya akan membuang waktu saja, dengan sedikit berbasa-basi penulis segera meninggalkan tempat tersebut. Pengalaman penulis memang tidak bisa mengeneralisir suatu masalah, tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin hal ini terjadi disebuah perguruan tinggi (PT) terkemuka di Indonesia, yang untuk lulus menjadi mahasiswanya saja memerlukan persaingan ekstra ketat. Bagaimana juga dengan kondisi PT swasta yang menjadi binaan UNTB, jikalau PT pembinanya saja mengalami kondisi yang demikian.

Satu lagi cerita menarik dalam menyoal rentannya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, karena penulis bercerita tentang pengalaman penulis diatas kepada seorang kawan, diapun bercerita tentang pengalaman dikampusnya, saat menjelang ujian ada seorang dosen dengan tanpa malu meminta mahasiswanya udunan untuk menghadiahi yang bersangkutan, agar nilai yang diberikan bisa baik. Bukan mustahil hal ini tidak hanya terjadi di satu PT saja, tetapi juga di PT-PT lainnya. Kalau kondisinya sudah begini, sepertinya kualitas seorang sarjana harus kembali dipertanyakan.

Persaingan Internasional

Cukup sering penulis membaca berita dan artikel di surat kabar, yang isinya hampir seragam, yaitu mengkhawatirkan globalisasi tenaga kerja yang berdampak tidak mampu bersaingnya SDM Indonesia dengan SDM yang datang dari luar. Bukan tidak mungkin, kekhawatiran itu muncul salah satunya disebabkan karena kualitas sarjana produk indonesia yang tidak mampu bersaing.

Di awal tahun 2006, survei webometrics menyebutkan Institut Teknologi Bandung (ITB) di urutan 658, sedangkan Universitas Indonesia (UI) harus rela terpental dari jajaran 3.000 universitas terkemuka di dunia. Sementara ditingkat asia, peringkat ITB hanya mampu menduduki peringkat 43 saja. (sumber : Pikiran Rakyat, 9 Nopember 2006).

Hasil yang berbeda dipublikasikan oleh The Times Higher Education Supplement, sebuah media cetak yang menyusun peringkat universitas di dunia. Pada bulan oktober 2006 ITB, berada diurutan 258, UI diurutan 250, Universitas Gajah Mada (UGM) diurutan 270, Universitas Diponegoro (UNDIP) diurutan 459. sedangkan diperingkat asia ITB berada diurutan 45, UI diurutan 42, UGM diurutan 47, dan UNDIP diurutan 103. pada kelompok Asia-Oceania, posisi ITB berada diurutan 66 dari 135 perguruan tinggi. (sumber : Sambutan Rektor ITB pada wisuda lulusan ITB, 11 November 2006).

Melihat peringkat PT-PT terkemuka di Indoenesia, sepertinya bukan angka yang menggembirakan kita sebagai bangsa Indonesia. Logikanya jika PT-PT tersebut diatas yang menurut opini masyarakat adalah PT-PT terbaik di Indonesia, hanya mampu berada di urutan ratusan, bagaimana dengan PT-PT lain yang menurut penilaian umum tidak lebih baik dari PT-PT tersebut. Hal ini juga akan sangat berpengaruh pada kualitas lulusan Indonesia secara rata-rata, yang akan segera membenarkan kekhawatiran tentang ketidakmampuan bersaing para lulusan PT Indonesia.

Gunakan hati nurani

Sebagai masyarakat kita tidak terlibat secara langsung dalam meningkatkan peringkat internasional, yang sangat perlu untuk kita terlibat adalah bagaimana caranya norma akademik dipatuhi oleh semua lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan oleh kita sebagai masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen dari pendidikan tinggi. Tidak ada lagi jual beli nilai, tidak ada lagi jual beli karya tulis ilmiah, dan tentu saja jangan pernah ada lagi jual beli ijazah. Karena bagaimana mungkin kita berbicara persaingan internasional, jika untuk merampungkan karya tulis ilmiah saja harus membayar jasa orang lain.

Harus disadari bahwa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya untuk menyematkan gelar didepan atau dibelakang nama penyandangnya, tetapi juga memproduk lulusan yang beretika dan menghargai norma-norma pendidikan. Jika seorang mahasiswa dengan mengeluarkan sejumlah uang mendapatkan nilai baik, disemester akhir dengan sejumlah uang bisa merampungkan karya ilmiah dengan hitungan hari, dan setelah itu diwisuda dengan menyandang gelar akademik, lalu apa bedanya PT dengan pabrik atau perusahaan percetakan yang dengan sekejap bisa memberikan lembaran ijazah kepada pemesannya.

Kejadian yang sangat menarik terjadi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika Gubernur Jawa Barat mengangkat Ketua Satuan Penjamin Mutu (SPM) ITB, Prof. DR. Ir. Deny Juanda, D.E.A. menjadi Kepala Badan Perencanaan Deerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya pertimbangan Gubernur mengangkat seorang akademisi dari ITB untuk menjadi kepala SKPD dilingkungan Provinsi Jawa Barat ? apakah mungkin Gubernur menilai tidak ada orang yang mampu dilembaga yang dipimpinnya untuk menjadi kepala BAPEDA ? Jika jawabannya ya, mungkin ini adalah salah satu dampak dari carut marutnya pendidikan tinggi kita. Tetapi hal ini hanya perkiraan penulis saja, yang tidak mempunyai kepastian empirik.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa “Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya”. Dan sangsi pidananya dinyatakan dalam pasal 70 bahwa “ lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-undang sisdiknas sudah diberlakukan 3 tahun lalu, tetapi pada kenyataannya jiplak menjiplak karya ilmiah dan jual beli nilai sudah berlangsung sejak lama, dan dengan semakin banyaknya lulusan PT, semakin sulit juga menentukan karya ilmiah mana yang sesungguhnya adalah jiplakan. Sebenarnya senjata yang paling efektif adalah hati nurani kita, karena hati nurani tidak pernah membohongi kita. Penulis berkeyakinan para sarjana “monyet” akan selalu tersenyum dalam hatinya setiap kali gelarnya disebut atau ditulis. Sekali lagi, tanyakan pada hati nurani kita, sejauh mana perjuangan kita dalam meraih gelar akademik, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada.***