Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kembali menelan korban jiwa. Bukan karena tanah longsor, gempa bumi, atau hujan badai, tetapi karena sistem yang tak kunjung mau berubah, walaupun konon katanya telah diubah. Cliff Muntu (madya praja IPDN), tewas ditangan seniornya sendiri, yang seharusnya lebih pantas membimbing atau membantunya dalam perkuliahan, dari pada menjadi algojo yang mencabut nyawanya.

Jika berbicara agenda reformasi, mungkin IPDN adalah salah satu yang terlupakan untuk teragendakan, padahal IPDN adalah kawah candradimukanya calon birokrat yang harus menjalankan amanat reformasi. Jika kondisinya begini, apakah mungkin terlahir birokrat reformis dari kampus yang tidak mau mereformasi dirinya ?.

IPDN merupakan gabungan dua Perguruan Tinggi (PT) yang bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri, yaitu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Jakarta. Latar belakang digabungnya dua PT tersebut juga tidak terlalu baik, yaitu disebabkan kerap terjadinya kasus kekerasan di STPDN. Eri Rakhman dan Wahyu Hidayat adalah dua korban meninggal akibat kekerasan yang seolah sudah membudaya di STPDN.

Jauh-jauh hari sebelum berdirinya STPDN, telah berdiri Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang ada hampir di setiap Provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Menurut cerita dari beberapa alumni APDN yang sempat penulis kenal, ternyata pukul-memukul, tendang-menendang atau tampar-menampar sudah berlangsung sejak jamannya APDN. Artinya kekerasan yang terjadi sampai sekarang ini, sudah berlangsung secara turun-temurun sejak beberapa dekade yang lalu. Sebuah hitungan waktu yang bukan sebentar, sehingga sangat pantas apabila Menteri Dalam Negeri (Mendagri) belum mampu menghilangkan budaya buruk ini.

Pembinaan Mental dan Disiplin

Pembinaan mental dan disiplin selalu menjadi alasan utama yang “melegalkan” kembali terjadinya kasus kekerasan di IPDN. Pertanyaannya, apakah dengan dalih pembinaan mental dan disiplin harus sampai menelan korban jiwa ? jawabannya tentu saja tidak. Cliff Muntu bukanlah korban pertama, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Jika keledai saja tidak pernah terjerembab dua kali kedalam lubang yang sama, mengapa IPDN yang merupakan kampusnya calon pejabat Indonesia, harus terjerembab beberapa kali kedalam lubang yang sama ?.

Mental tangguh dan disiplin tinggi memang mutlak dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mental tangguh sangat diperlukan ketika dikemudian hari lulusan IPDN diterjunkan langsung kedalam dunia kerja nyata. Bekerja sebagai PNS tidak selamanya enak, contohnya PNS yang ditempatkan di daerah pedalaman, jika tidak memiliki mental yang tangguh niscaya bekerja sebulanpun belum tentu kuat.

Disiplin tinggi juga mutlak dimiliki oleh seorang PNS, terlebih oleh lulusan IPDN yang memang sengaja dikaderisasi untuk menjadi calon pimpinan pemerintahan. Hal ini penting, karena sukses atau tidaknya sebuah organisasi salah satunya berpangkal dari kedisplinan orang-orang yang ada didalamnya.

Meskipun pembinaan mental dan disiplin sangat penting diberikan kepada praja IPDN, tetapi tindak kekerasan yang selalu mengiringi pembinaan tersebut tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan, apalagi kekerasan yang terjadi bukan dilakukan oleh pembina atau pelatih resmi, melainkan dilakukan oleh sesama praja yang lebih senior. Ironisnya lagi ada orang dalam IPDN yang mengaku tidak tahu-menahu jika hal ini masih terjadi, dan kalaupun terjadi katanya ini bukan kegiatan resmi kampus, hanya tradisi yang berlaku dikalangan mahasiswa saja. Sebuah pernyataan lucu jika tidak mau disebut bodoh, untuk sebuah kampus yang memiliki sistem terstruktur seperti IPDN.

Dalam rangka pembinaan mental dan disiplin, pada kadar tertentu memang terkadang dibutuhkan “kekerasan”. Kata kekerasan sengaja penulis berikan tanda kutip, karena kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan yang harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya :

Pertama, kekerasan diberikan dalam kadar yang terukur dan dilakukan oleh pembina atau pelatih resmi yang ditunjuk oleh pihak kampus untuk membina para praja, dengan pengawasan ketat dari pihak kampus.

Kedua, kekerasan yang diberikan bukan kekerasan yang asal gebuk, jika memang terpaksa harus ada kontak fisik jangan pernah menyentuh bagian tubuh yang vital seperti rahang, ulu hati, tulang kering dan kemaluan.

Ketiga, kekerasan yang dilakukan haruslah sepenuh hati diniatkan untuk pembinaan, bukan karena motif balas dendam atau motif tradisi seperti yang terjadi sekarang ini.

Yang perlu difahami adalah bahwa kita semua sebagai rakyat Indonesia haruslah taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Jangankan kekerasan berupa pukulan atau tendangan yang merupakan tindakan penganiayaan, cacian atau makian kepada seseorangpun dapat dituntut secara hukum dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

IPDN kedepan

Banyak pendapat yang terlontar dari masyarakat setelah kasus kematian praja IPDN kembali terulang. Ada yang menuntut Rektor IPDN mundur dari jabatannya, ada yang berbendapat IPDN harus dibubarkan, bahkan ada yang memplesetkan kepanjangan IPDN menjadi Institut Premanisme Dalam Negeri. Masyarakat umum tentunya boleh-boleh saja berpendapat apapun, tetapi tindak lanjut dari kasus ini akan bergantung pada Depdagri sebagai induk dari IPDN.

Jika IPDN diibaratkan satu tubuh dan tubuh tersebut sedang mengalami sakit, maka solusinya adalah obati dulu bagian yang sakit, bukan dengan melakukan suntik mati yang dengan otomatis penyakitnya akan hilang, karena tubuhnyapun telah mati. Setelah berobat secara optimal, kemudian dokter menyatakan bahwa penyakitnya tidak mungkin terobati, dan jika dibiarkan hidup yang bersangkutan akan lebih menderita, mungkin suntik mati adalah salah satu cara yang dapat dilakukan.

Masalahnya sudah sampai sejauh mana penyakit yang sedang diderita oleh IPDN ? apakah masih dapat diobati, atau sudah mencapai stadium tinggi yang jika dibiarkan akan menambah penderitaan baru. Hal inilah yang harus segera dicarikan jawabannya. Tetapi yang pasti, IPDN pada awalnya adalah obat yang harus mengobati penyakit dalam tubuh STPDN. Dengan terjadinya kasus kematian Cliff Muntu, berarti IPDN sebagai obat sudah tidak mempan lagi mengobati penyakit yang ada. Penyebabnya bisa karena dosisnya yang kurang, atau penyakit yang berkembang dalam tubuh IPDN sudah terlanjur kebal.

Jika tidak mau disuntik mati, berarti IPDN harus segera mengobati dirinya dengan obat dosis tinggi. Dosis tinggi dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

Pertama, pengawasan yang ekstra ketat dari pihak kampus, misalnya jangan berikan sedikitpun kesempatan kepada praja senior untuk mempelonco juniornya. Semua aktivitas praja harus selalu dalam pengawasan ekstra ketat pembina atau pelatih resmi.

Kedua, tegakkan aturan dikalangan praja dengan lebih tegas. Jangan segan-segan memecat praja yang melakukan tindakan indisipliner, jika perlu gunakan hukum pidana bagi praja yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan efek jera dikalangan praja IPDN.

Ketiga, sebagai tindakan preventif bisa dengan cara memisahkan kampus antar tingkatan praja, jika dimungkinkan kampus IPDN dipisahkan dengan jarak yang cukup jauh, praja senior dan junior akan bertemu hanya pada acara-acara tertentu saja, misalnya silaturahmi idul fitri. Cara ini memang akan merenggangkan tali persaudaraan antar praja, tetapi bukankah dengan kampus menyatupun ternyata tidak tumbuh persaudaraan yang sehat antar tingkatan praja.

Tetapi kembali lagi, akan dibagaimanakan IPDN kedepan, semuanya ada ditangan Depdagri sebagai pemegang kebijakan. Sebagai masyarakat kita hanya bisa menunggu dan berharap mudah-mudahan kasus ini membawa hikmah positif bagi perkembangan IPDN dan pemerintahan pada umumnya.

Wallahu’alambishawab.