Reformasi yang bergulir sejak akhir dekade sembilan puluhan telah membawa dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya sekarang rakyat bisa langsung memilih pemimpinnya sendiri, dari mulai presiden, gubernur sampai dengan bupati/walikota.

Selama puluhan tahun rakyat Indonesia telah terjebak kedalam rutinitas politik yang sebenarnya hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Siapa partai pemenang pemilu dan siapa yang menjadi pemimipin sudah bisa ditebak, bahkan sebelum pemilu digelar. Namun melalui mekanisme pemilihan langsung semuanya bisa terjadi diluar perhitungan matematis, calon pemimpin yang diusung oleh partai pemenang pemilu bukan jaminan bahwa rakyat akan memilihnya juga.

Presiden SBY sudah membuktikan kehebatan sistem pemilihan langsung. Partai Demokrat, partai yang didirikannya sekaligus partai yang mengusung dirinya bukanlah partai pemenang pemilu, tetapi ia sukses menjadi presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, kemenangan yang diraih SBY bukanlah kemenangan mutlak, karena SBY terpilih melalui pemilihan tahap kedua, berarti ada peralihan suara rakyat dari yang semula memilih calon lain.

Melihat kondisi tersebut, dapat diartikan kepercayaan rakyat terhadap sebuah partai tidak menjamin bahwa rakyat juga percaya kepada orang-orang yang ada didalamnya, buktinya dari ribuan calon legislatif yang juga konon dipilih langsung oleh rakyat, dapat dikatakan tidak ada yang mampu meraih suara bulat, jadi pemilihan langsung untuk anggota legislatif belum seefektif pemilihan langsung presiden dan kepala daerah.

Tidak hanya pemilihan presiden saja, sejak digulirkan mekanisme pemilihan langsung telah banyak daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung, hasilnyapun tidak jauh berbeda dengan pemilihan presiden, calon yang diusung partai besar tidak serta merta menjadi kepala daerah, bahkan di Aceh pemenang pilkada berasal dari calon independen.

Di Jawa Barat beberapa daerah sudah menyelenggarakan pilkadanya dengan kondisi yang dapat dikatakan lancar, kecuali Kota Depok yang mengharuskan Mahkamah Agung turun tangan untuk memutuskan siapa yang berhak memimpin Kota Depok. Dalam waktu dekat beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Propinsi Jawa Barat sendiri akan memilih pemimpinnya, tentunya sebagai masyarakat kita berharap pilkada yang diselenggarakan berjalan lancar dan aman.

Masyarakat Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan seluruh masyarakat Jawa Barat akan segera menghadapi pilkada dalam waktu dekat. Momen ini tentunya tidak boleh kita sia-siakan untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin kita. Yang menjadi masalah, figur pemimpin seperti apa yang harus kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Jangan sampai kita kembali terjebak dalam suatu rutinitas politik, seperti yang pernah dialami rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

Pilkada bukan bisnis

Prinsip ekonomi menyebutkan bahwa dengan modal yang serendah-rendahnya harus mengahasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Prinsip adalah pemikiran yang berlaku umum, walaupun dalam prakteknya akan dipengaruhi berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, permintaan pasar, dan harga kewajaran umum.

Jika kita analogikan pilkada sebagai bisnis, maka pilkada dapat dikatakan bukanlah bisnis yang menjanjikan keuntungan. Keuntungan bisa diartikan sebagai nilai lebih yang didapat dari modal yang dikeluarkan. Perlu diingat untuk mencalonkan diri dalam ajang pilkada membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebuah partai yang dikenal dengan jargon bersih di Kota Cimahi terang-terangan dimedia, bahwa dana kampanye yang dibutuhkan untuk kampanye pilkada Kota Cimahi sebesar 5 milyar.

Untuk kampanye di Kota Cimahi yang hanya memiliki 3 kecamatan, membutuhkan dana sedemikian besar, bisa dikira-kita berapa besar dana kampanye di Kota Bandung yang memiliki puluhan kecamatan. Berawal dari hal itu, mari kita berhitung secara matematis mengapa pilkada bukanlah bisnis yang menguntungkan.

Jika di Kota Cimahi dengan wilayah yang kecil membutuhkan dana 5 milyar, kita asumsikan saja rata-rata dana kampanye yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin sebesar 10 milyar, walaupun mungkin dalam kenyataannya bisa jauh lebih besar dari itu. Kita asumsikan juga setelah mengeluarkan dana kampanye 10 milyar, lalu calon yang bersangkutan terpilih oleh rakyat untuk memimpin disebuah daerah.

Setelah itu sang pemenang pilkada dilantik sebagai pemimpin dalam waktu 5 tahun kedepan, atau jika dihitung dengan bulan sama dengan 60 bulan. Lalu Berapa penghasilan yang didapat sang pemimipin setiap bulannya ? Jika mau jujur penghasilan seorang kepala daerah dengan unsur gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan honor lain-lain, mungkin tidak lebih dari 50 juta saja. Disini kita kembali bermain asumsi, asumsikan bahwa daerah yang bersangkutan adalah daerah yang subur dan makmur sehingga mampu memberikan penghasilan kepada kepala daerahnya sebesar 100 juta/bulan.

Setelah itu kita kalikan angka 100 juta dengan 60 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 6 milyar. Artinya jika dana kampanyenya sebesar 10 milyar, kerugian yang dialami sebesar 4 milyar. Sangat jelas dalam hal ini pilkada tidak menjanjikan keuntungan, tetapi sudah memastikan kerugian. Bahkan tidak tanggung-tanggung kerugiannya sebesar 4 milyar, sebuah angka yang cukup fantastis untuk kita sebagai rakyat biasa. Jika penghasilan rata-rata rakyat indonesia sebesar 1 juta/bulan, maka butuh waktu 4.000 bulan untuk meraihnya. Padahal rata-rata usia manusia sekarang hanya berkisar 60 tahun, atau dengan kata lain 720 bulan. Artinya kerja seumur hiduppun tidak akan bisa menutupi kerugiannya.

Karena pilkada bukan bisnis, sebenarnya tidak terlalu tepat jika kita berbicara untung dan rugi. Tapi jika kita berfikir logis dan matematis, sangat mengherankan jika ada orang yang mati-matian ingin menjadi kepala daerah, bahkan sampai menimbulkan gangguan keamanan dengan mengerahkan masa pendukungnya, hanya karena dirinya kalah dalam pilkada. Sebaliknya semua unsur masyarakat harus bisa berperan sebagai alat kontrol, jangan sampai pilkada dijadikan ajang menerapkan prinsip ekonomi, dengan modal kampanye 10 milyar harus menghasilkan materi yang lebih dari itu, dengan menghalalkan segala cara, yang penting balik modal plus keuntungannya.

Kriteria Pemimpin

Pilkada jelas-jelas tidak menjanjikan keuntungan materi, kita perlu curiga jika ada calon yang menggebu-gebu ingin menjadi kepala daerah. Lalu calon pemimpin yang bagaimana yang perlu kita pilih, kriterianya tidak usah banyak-banyak, cukup 2 saja.

Pertama, pemimpin yang dipilih harus orang yang kaya. Mengapa ? karena seperti disebutkan diatas, jabatan politik yang diraih tidaklah menjanjikan materi, artinya pemimpin terpilih haruslah orang yang sudah kaya sebelumnya. Rakyat harus tahu berapa aset yang dimiliki calon pemimpinnya, jangan sampai jabatan yang diraih dimanfaatkan untuk mengejar mengembalikan modal kampanye. jika mau ideal, aset yang dimiliki oleh calon pemimpin setidaknya 10 kali lipat dari dana kampanyenya. Jadi pengabdiannya selama 5 tahun benar-benar didedikasikan untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya.

Kedua, pemimpin yang dipilih haruslah orang yang baik. jika berbicara orang baik, maka tidak perlu lagi kriteria-kriteria lain, karena sifat jujur, transparan, kredibel, atau bebas KKN sudah tercakup dalam sifat baik. Untuk menjadi pemimpin yang ideal, kaya saja tidak cukup, karena manusia mempunyai sifat dasar tidak pernah puas, harta yang dimiliki selalu dianggap tidak cukup. Sifat tidak pernah puas hanya bisa dilawan atau dihambat dengan sifat baik. jadi sifat baik mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin.

Jika ada diantara anda yang memiliki aset berlimpah dan bersifat baik, maka segeralah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum setempat untuk menjadi abdi masyarakat. Selamat mencoba.

Wallahu’alambishawab.