Unjuk rasa buruh tiba-tiba saja menjadi headline berita di beberapa media, baik cetak maupun elektronik. Dampaknya macam-macam, dari kemacetan di jalan tol, hingga terhambatnya produksi di beberapa pabrik. Pemicunyapun sederhana, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Peridustrian dan Menteri Perdagangan. Nama SKB itu adalah ”Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global”.

Sekilas, tidak ada yang aneh dalam SKB tersebut, bahkan jika dilihat tugas keempat menteri yang bersangkutan, sepertinya SKB tersebut tidak perlu, karena memang hal itu sudah menjadi tugas menteri tersebut. Misal saja, Menteri Tenaga Kerja salah satu tugas yang tercantum dalam Pasal 2 SKB adalah mendorong komunikasi bipartit yang efektif antar unsur pekerja/buruh dan pengusaha di perusahaan. Jika meminjam lirik lagu Project Pop, maka kita bisa mengatakan ”Ya Iyalah, masa Ya Iyadong” pada SKB tersebut.

Namun demikian, jika kita memahami lebih dalam isi SKB tersebut, maka kita akan mengatakan ”Wajar Saja Buruh Berdemo”. Yang pertama kali menarik perhatian penulis adalah isi dari Pasal 1, yang menyatakan : ”Dalam menghadapi dampak krisis perekonomian global, pemerintah melakukan berbagai upaya agar ketenangan berusaha dan bekerja tidak terganggu”. Sepertinya yang terjadi sekarang adalah kebalikannya, SKB yang bertujuan memberikan ketenangan berusaha justru menjadi pemicu ketidaktenangan berusaha. Ketenangan bekerja juga terganggu, karena pekerja merasa SKB ini ”mengancam” kehidupannya dihari esok.

Dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menempatkan diri sebagai buruh, jadi tulisan inipun akan sangat “cocok” bila dibaca oleh kaum buruh. Tetapi, bukan berarti penulis memprovokasi kaum buruh dan anti pemerintah, karena penulispun memahami posisi pemerintah yang juga serba sulit. Penulis hanya mencoba mengungkap logika-logika ekonomi sederhana yang ada dibalik SKB 4 menteri, dari kacamata kaum buruh.

Mengapa Wajar Buruh Berdemo ?

Yang paling mengusik ketenangan bekerja para buruh sebenarnya adalah pasal 3 dari SKB ini, yang menyatakan : ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum mengupayakan agar tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”. Sebuah peraturan yang sangat logis, jika kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, karena pertumbuhan tingkat upah dengan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi yang sangat ideal memang seharusnya sama. Namun demikian, untuk negara seperti Indonesia, kita tidak bisa memandang hal ini hanya dengan satu indikator pertumbuhan ekonomi saja, karena penting untuk diingat, bahwa tingkat inflasi di Indonesia juga cukup tinggi.

Secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat diartikan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada dikisaran 6 % pertahun. Sedangkan inflasi dapat diartikan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Di Indonesia, inflasi rata-rata berada dikisaran 11 % pertahun.
Lalu apa pengaruhnya SKB 4 menteri, pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap kehidupan buruh. Ada 2 hal yang mungkin menjadi latar belakang keresahan kaum buruh, yaitu :

pertama, dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. jika kenaikan upah minimum ditetapkan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, bagaimana dengan daerah yang pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan nasional ? tentu saja buruh di daerah tersebut akan dirugikan dengan kebijakan ini.

Kedua, dari sudut pandang inflasi. Dengan inflasi 11 % pertahun, maka konsekuensinya harga juga naik secara rata-rata 11 % pertahun. Sederhananya, jika ditahun ini uang Rp. 10.000,- bisa membeli semangkuk mie baso, tahun depan untuk membeli semangkuk mie baso kita harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 11.100,-. Dengan kenaikan upah yang hanya 6 %, ditahun depan buruh hanya akan mampu membayar mie baso sebesar Rp. 10.600,- yang artinya defisit sebesar Rp., 500,- atau 5 %. Belum lagi daerah-daerah yang inflasi tahunannya melebihi inflasi nasional, buruh didaerah tersebut tentu saja akan lebih berat menanggung beban hidupnya.

Apa yang terjadi 5 tahun kedepan ?

Mari kita menerawang lebih jauh kedepan. Dalam SKB 4 menteri tidak disebutkan batasan sampai kapan SKB tersebut berlaku, tetapi untuk memudahkan ilustrasi, penulis hanya akan meramalkan nasib buruh 5 tahun kedepan dengan perbandingan antara pertumbuhan nasional dan inflasi. Asumsikan saja, bahwa tahun ini kebutuhan hidup layak sudah sama dengan upah minimum pada tingkat Rp. 1.000.000,- perbulan, inflasi 5 tahun kedepan konstan pada tingkat 11 % pertahun dan pertumbuhan nasional juga konstan pada tingkat 6 % pertahun.

Ramalannya sederhana saja, cukup menggunakan rumus Future Value dengan menggunakan asumsi rate pertumbuhan ekonomi dan rate inflasi. Dengan menggunakan rate pertumbuhan ekonomi 6 % pertahun, maka gaji buruh 5 tahun kedepan akan mencapai Rp. 1.338.226,- . Sedangkan dengan menggunakan rate inflasi 11 % pertahun, maka gaji buruh 5 tahun kedepan adalah Rp. 1.685.058,-.

Sekali lagi, dengan asumsi bahwa tahun ini Rp. 1.000.000,- sudah memenuhi kebutuhan hidup layak, maka 5 tahun kedepan kebutuhan hidup layak akan mencapai Rp. 1. 685.058,- karena harga barang dan jasa naik sesuai tingkat inflasi. Dengan demikian 5 tahun kedepan, para buruh akan mengalami defisit antara pendapatan dan pengeluaran sebesar Rp. 346.832,- perbulan atau Rp. 4.161.984,- setahun.

Pertanyaannya, dari mana para buruh harus menutupi defisit kebutuhan hidupnya? Rp. 4 juta mungkin bukan jumlah yang besar bagi seorang Direktur BUMN, karena jumlah tersebut tidak akan sampai 10 % gajinya, tetapi bagi kaum buruh, penulis meyakini itu adalah jumlah yang tidak sedikit.  Akan lebih mengkhawatirkan, andaikata untuk menutupi defisitnya para buruh meminjam kepada rentenir dengan bunga yang supertinggi, yang kabarnya paling rendah saja mencapai 10 % perbulan dengan sistem bunga berbunga. Dengan kondisi demikian, praktis di tahun keenam gajinya hanya cukup untuk membayar cicilan utangnya kepada rentenir, karena utang yang semula hanya Rp. 4.161.984,- dengan sistem bunga berbunga 10 % perbulan, dalam 12 bulan (1 tahun) akan menjadi Rp. 13.062.089,-.

Dan akhirnya, penulis hanya bisa berdoa dan berharap, mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun kedepan nasib buruh tidak se”seram” yang diungkap diatas, karena tidak sedikit juga saudara dan kerabat penulis yang berprofesi sebagai buruh. Dan bagaimanapun perhitungan diatas hanyalah perhitungan diatas kertas, yang sangat relatif dan bisa dihindari dengan kerjasama berbagai pihak.  Wallohu’alambishowab.