Catatan :  Artikel ini pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 13 Juni 2009.

“Dua Jempol”, sepertinya bukan ungkapan yang berlebihan, jika kita acungkan  untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Bagaimana tidak, sudah 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 sampai dengan 2008, berani memberikan opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2008 disampaikan pada sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR-RI Agunng Laksono, pada selasa 9 Juni 2009 lalu.

Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan “Opini atas LKPP yang terus menerus memburuk seperti ini menggambarkan bahwa perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua departemen atau lembaga negara.  Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk ataupun program terpadu dari pemerintah” (PR, 10 Juni 2009). 

Jika kita mau menganalogikan kegiatan politik dengan kegiatan ekonomi, maka pemilihan umum 5 tahunan mempunyai kemiripan dengan kegiatan perdagangan saham di pasar modal.  Di pasar modal, perusahaan-perusahaan akan belomba menarik hati investor agar mau berinvestasi pada saham yang diterbitkannya.  Dalam kegiatan politik, investornya adalah seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih, sedangkan perusahaannya adalah partai politik peserta pemilu beserta Capres/Cawapres yang diusungnya.

Perbedaannya adalah, jika di pasar modal investor bisa kapan saja beralih investasi dari saham yang satu ke saham lainnya dalam hitungan detik, dalam politik, rakyat tidak bisa setiap saat pindah ke lain hati, karena medianya hanya pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali.  Yang menjadi luar biasa adalah, opini disclaimer terakhir diterbitkan ditengah hiruk pikuk pesta demokrasi, yang tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Walaupun bukan satu-satunya indikator penilaian, salah satu yang menjadi perhatian utama investor di pasar modal sebelum berinvestasi adalah laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit dan diterbitkan opini audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).  Investor sangat tergantung pada opini audit dalam pengambilan keputusan investasi, karena itu peranan KAP di pasar modal sangat strategis dan dapat berkontribusi menentukan nasib ribuan investor dan calon investor.

Begitu juga dengan pemerintah, setiap tahun LKPP diaudit oleh BPK yang kemudian juga diterbitkan opini audit atas LKPP.  Dengan demikian, ibaratnya seorang investor di pasar modal, sebenarnya rakyatpun bisa saja menjadikan opini audit atas LKPP sebagai salah satu indikator dalam menentukan pilihan politiknya.

Jenis Opini Audit

Dalam sektor komersial maupun pemerintahan terdapat 4 jenis opini audit, yang masing-masing opini memiliki arti dan indikator yang berbeda. 

Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.  Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat salah saji meterial, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.  Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.  Jika opini ini diberikan, maka auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam laporan auditnya.

Ketiga, Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsi akuntansi yang berlaku umum, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.  Dalam hal ini, auditor wajib menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama yang disebabkan oleh ketidakwajaran tersebut

Keempat, Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), sebagian akuntan menganggap opini jenis ini bukanlah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.  Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi secara material oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti audit yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan pendapat.

Jika kita harus memilih opini mana yang paling baik, tentu saja Unqualified Opinion yang paling baik, setelah itu baru Qualified Opinion.  Sedikit terjadi perbedaan pendapat ketika menentukan mana yang lebih baik, apakah Adverse Opinion atau Disclaimer.  Jika kita memandang dari sudut pandang investor, penulis berpendapat sebenarnya Adverse Opinion masih lebih baik untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dari pada disclaimer, karena Jika laporan keuangan mendapat adverse opinion sangatlah jelas keburukannya, artinya sebagai investor kita bisa dengan cepat mengambil keputusan untuk tidak berinvestasi pada saham perusahaan yang laporan keuangannya tidak wajar. 

Menyikapi opini atas LKPP

Seperti disebutkan diawal, bahwa yang menjadi luar biasa dari penerbitan opini audit atas LKPP tahun 2008 adalah waktunya yang bersamaan dengan pesta demokrasi Indonesia, dimana rakyat akan menentukan pemimpinnya 5 tahun kedepan.  Masalahnya, ketiga pasang calon yang ada saat ini, masing-masing memiliki tanggungjawab atas LKPP yang sudah 5 tahun berturut-turut diberikan disclaimer opinion. SBY dan JK adalah Presiden dan Wakil Presiden periode 2004-2009, sedangkan Megawati masih menjabat Presiden pada tahun 2004, yang saat itu LKPP juga diberikan disclaimer opinion. 

Lalu bagaimana menyikapi buruknya opini atas LKPP jika dikaitkan dengan pilihan politik ?  inilah bedanya sektor bisnis dengan politik, dalam bisnis tentu saja investor bisa mundur kapan saja jika mengetahui kinerja perusahaannya tidak baik.  Dalam politik, buruknya opini audit yang diterima pemerintah, bukan alasan untuk masyarakat tidak memberikan suaranya alias golput.  Sebaiknya, masyarakat tetap memberikan suaranya sesuai dengan pilihannya masing-masing, walaupun sementara ini LKPP belum bisa menunjukkan kinerja yang baik, tentu saja masih ada indikator lain yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Yang pasti, sebagai rakyat Indonesia kita harus memberikan apresiasi kepada BPK yang telah berani konsisten dalam memberikan opini, ditengah sensitifnya isu-isu politik yang ada sekarang ini.  Sekali lagi, “Dua Jempol” Untuk BPK.  Wallohu’alam bishowab.