Catatan :  Tulisan ini pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat, tanggal 18 September 2009.

Setiap tahun ketika menjelang Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi topik hangat perbincangan. Dalam hal ini, penulis membatasi ruang lingkup sebatas PNS daerah karena dari hasil penelusuran berita, baik di media cetak maupun internet, yang menemui masalah dalam hal THR adalah PNS daerah. Entahlah apakah PNS pusat juga mengalami hal yang sama. Yang mengherankan, ternyata setiap pemda tidak memiliki kebijakan yang sama. Ada yang terang-terangan memberikan THR kepada PNS-nya, ada yang tidak memberi dengan alasan terbentur aturan, ada juga yang mengemasnya dalam bentuk lain.

Tidak standarnya kebijakan THR bagi PNS, terutama daerah, justru berawal dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak dengan jelas melarang tetapi juga tidak secara terbuka mengizinkan. Sepengetahuan penulis, tidak pernah ada larangan secara eksplisit dalam hal pemberian THR bagi PNS daerah.

Pro-kontra THR

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Gatot Sugiharto dalam situs web http://www.bappenas.go.id mengatakan, “THR untuk PNS sebenarnya sudah dimasukkan dalam komponen gaji ke-13 tiap tahunnya sehingga diharapkan gaji ke-13 tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan hari raya”. Sayang sekali, tidak terlalu jelas aturan mana yang mendasari pernyataannya tersebut karena semua PNS pasti tahu latar belakang pemberian gaji ke-13 bukanlah untuk THR, melainkan untuk meringankan beban PNS pada saat sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Jika mau dikait-kaitkan, Keppres Nomor 42 Tahun 2002 melarang penggunaan anggaran negara untuk pengeluaran dalam rangka perayaan hari raya –walaupun tidak secara eksplisit dikatakan melarang pemberian THR– karena yang jelas-jelas dilarang adalah (1) Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah. (2) Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa. (3) Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah. (4) Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis dengan yang tersebut di atas. Namun dalam pandangan penulis, peraturan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar pelarangan pemberian THR bagi PNS.

Sedikit logika sederhana, jika ustaz menganjurkan salat kepada santrinya, konsekuensi logisnya adalah sang ustaz haruslah orang yang sudah menunaikan salat dengan sempurna. Pemerintah sejak lama mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR kepada pegawainya melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Logikanya, jika pemerintah mewajibkan pemberian THR kepada pengusaha, pemerintah pun harus memberikan THR kepada pegawainya (PNS). Sayangnya logika tersebut sampai saat ini belum berlaku di Indonesia.

Penulis jadi teringat dengan ucapan Kaka “Slank” ketika dipanggung beberapa tahun lalu, “Dari pada maen curang, mending ganti peraturannya”. Suka tidak suka, kenyataan di lapangan mengatakan, THR sudah menjadi kewajiban tidak tertulis yang harus selalu ada setiap menghadapi hari raya. Yang menjadi masalah adalah ketika THR bersumber dari dana nonanggaran yang merupakan hasil korupsi. Oleh karena itu, penulis setuju jika THR bagi PNS harus dilegalisasi dengan aturan, seperti halnya THR bagi pegawai swasta.

Alternatif penganggaran

Hasil penelusuran penulis, banyak pemda yang menganggarkan THR (walaupun tidak secara terbuka disebut THR) dalam kelompok belanja langsung. Artinya, THR diberikan dalam bentuk honorarium kegiatan. Permasalahannya adalah ketika dana APBD dianggarkan dalam kelompok belanja langsung haruslah jelas indikator kinerja yang dihasilkan. Dalam hal pemberian THR, sepertinya tidak cukup jelas apa hasil akhirnya karena hanya berupa pemberian tunjangan, setelah itu beres, sama sekali tidak ada masukan, keluaran, dan hasil yang jelas. Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat tidaklah tepat penganggaran THR dalam kelompok belanja langsung.

Berikut ini ada dua alternatif penganggaran THR bagi PNSD.

Pertama, THR PNS bisa saja diatur seperti THR pegawai swasta yang diberikan setidak-tidaknya satu bulan gaji. Artinya, THR PNS akan sama dengan gaji yang biasa diterima PNS setiap bulannya. Untuk merealisasikannya diperlukan dasar aturan paling tidak setingkat dengan keputusan presiden sehingga pemberlakuannya merata di seluruh Indonesia. Dibutuhkan political will dari pemerintah karena akan berkaitan dengan kenaikan anggaran negara, dan mungkin pembahasannya akan alot.

Kedua, pemda bisa menganggarkannya dalam belanja tidak langsung. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memang tidak mengakomodasi kode rekening THR, tetapi peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi pemda untuk membuka kode rekening yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Artinya, bukan tidak mungkin kode rekening THR dibuka dengan payung hukum keputusan kepala daerah. Mengenai besarannya, sementara harus ditentukan oleh keputusan kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Demikian, artikel ini hanyalah sumbangsih pemikiran yang mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dengan tanpa bermaksud menganggap enteng permasalahan yang ada. Karena dari pada curang, lebih baik diganti peraturannya, tentu saja selama peraturan yang baru membawa kondisi ke arah yang lebih baik. Wallahualam bishawab.***