Catatan :  Tulisan ini pernah dimuat di H.U. Pikiran Rakyat, edisi 4 November 2009

“Wajar Banyak Pengecualian”, ungkapan itu muncul dari seorang teman, ketika kami berbincang ringan membahas berita “LK 9 Pemda di Jabar Berpotensi Rugikan Negara” (“PR”, 30/10). Dia beralasan, beberapa tahun ini berita serupa selalu muncul dan berita seperti itu akan muncul di tahun-tahun ke depan. Jadi, menurut dia, opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) atau qualified (wajar dengan pengecualian) tidak cocok lagi. Jika tidak mau diberi opini adverse (tidak wajar) atau disclaimer (tidak memberikan pendapat), beri saja opini “wajar banyak pengecualian”.

Entahlah, apakah ungkapan itu sekadar guyonan atau cerminan dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemda. Jika ungkapan itu ternyata pertanda hilangnya kepercayaan masyarakat, sebaik apa pun opini yang diberikan BPK di kemudian hari, akan menjadi sia-sia. Apa pun niatnya, ungkapan itu harus menjadi pemacu bagi pemda untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya, sehingga bisa mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Di Indonesia, permasalahan audit sektor pemerintahan menjadi fenomena tersendiri, bahkan belakangan berkembang menjadi satu cabang keilmuan baru. Perubahan paradigma semakin jelas dengan lahirnya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain paket peraturan yang semakin ketat, masyarakat juga semakin kritis mengawal kinerja pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan.

Pada proses audit, kesiapan pemda begitu penting. Pemda sebagai entitas yang diaudit, harus menyiapkan bukti-bukti audit sebagai dasar cukup dan tepat untuk menentukan apakah laporan keuangannya telah menyajikan dengan benar dan wajar posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berikut ini kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian.

Pertama, komitmen pimpinan puncak. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Adanya paket peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara, merupakan modal dasar bagi pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya, selanjutnya adalah bagaimana penerapan aturan tersebut di tingkat pemda.

Kedua, karena audit tidak dapat dipisahkan dari akuntansi, yang paling mendasar adalah pemda harus menyiapkan SDM bidang akuntansi dengan jumlah cukup. Jika dirata-ratakan, setiap unit kerja di pemda paling tidak memiliki SDM akuntansi 3–5 orang.

Ketiga, memperkuat unit kerja pengawasan (inspektorat) dengan SDM yang berkualitas, anggaran memadai, dan dukungan penuh dari pimpinan puncak. Inspektorat pada lingkungan pemda berfungsi sebagai auditor internal, yang biasanya menjadi mediator antara pemda dengan auditor eksternal (BPK). Bila pada berjalannya tahun anggaran ada hal-hal yang perlu diluruskan, inspektorat bisa menjadi motornya.

Keempat, mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI). Analisis terhadap SPI biasanya langkah pertama yang dilakukan auditor, sebelum melakukan proses audit lebih dalam. Apabila terdapat elemen pengendalian yang lemah atau bahkan hilang, auditor mungkin tidak mempunyai keyakinan memadai terhadap aspek lainnya.

Kelima, selalu mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku, karena proses audit memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, pengelolaan keuangan pemda tidak dapat dipisahkan dari hukum dan peraturan yang menjadi dasar operasionalnya, mulai dari UU, PP, peraturan menteri, perda, sampai peraturan kepala daerah.

Keenam, mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan pada audit tahun-tahun sebelumnya. Kelemahan yang lalu tentu saja harus diperbaiki dan jangan sampai terulang kesalahan yang sama. Sebelum melakukan audit, biasanya auditor juga menelaah ulang hasil audit sebelumnya, untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan (comparison) dalam melakukan audit saat ini.

Demikian, mudah-mudahan artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah. Wallahu’alam Bishawab.***