Kaget dan termenung, itulah reaksi penulis ketika membaca berita tentang kartu lebaran yang akan dikirim Gubernur Jawa Barat kepada kurang lebih 450 ribu masyarakat Jawa Barat.  Betapa tidak, total biaya yang dikeluarkan cukup fantastis, paling tidak untuk penulis yang berpenghasilan pas-pasan.  Angkanya sendiri, belum ada angka pasti berapa yang dikeluarkan, tetapi dari penelurusan melaui internet, semua portal yang penulis kunjungi menyebutkan angkat diatas 1 milyar.

Gubernur sendiri sudah memberikan jawabannya, bahwa “Nilai rasa, perhatian, silaturahim, keakraban dan kebahagiaan tidak bisa dikalkulasi dengan rupiah. Saya yakin Kartu Ucapan Lebaran lebih mampu menghadirkan ruang visual dan ruang teks yang lebih dekat bagi Gubernur dalam menyapa warganya,” (vivanews.com 27 Agustus 2010).    Lebih lanjut Wakil Gubernur (Wagub) Dede Yusuf mengatakan apa yang dilakukannya ini normal-normal saja. Wagub beralasan, yang dilarang adalah pengiriman parcel, bukan kartu ucapan Lebaran (metrotvnews.com 26 Agustus 2010).  Namun demikian, pada kesempatan ini penulis tidak akan mengupas masalah ini dari sudut pandang pantas tidak pantas, wajar tidak wajar atau normal tidak normal, penulis akan mencoba membahasnya dari sudut pandang aturan.

Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tantang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tantang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  Dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan, bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :  a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah; b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah; d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis berbeda pendapat dengan pernyataan wagub, itupun jika memang benar wagub pernah menyatakan demikian, karena berdasarkan Keppres sangatlah jelas, bahwa pemberian ucapan selamat tidak diperkenankan dengan menggunakan anggaran negara.  Namun demikian harus diakui, pada kenyataanya masih ada saja ucapan selamat yang dilakukan oleh pemda untuk berbagi peristiwa.  Apakah ini menjadi pembenaran ?  tentu saja tidak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai audior negara akan memandang hal tersebut dari sudut pandang materialitas, jika jumlahnya tidak material, maka dapat diabaikan walaupun salah.  Tetapi jika jumlahnya  diatas 1 milyar, tentu saja sudah sangat material, dan akan memancing Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak, karena salah satu syarat bergeraknya KPK adalah nilai yang harus diatas 1 milyar.

Penulis sendiri tidak habis fikir, mengapa anggaran yang kontroversial seperti ini bisa masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, mengingat sebelum sebuah rencana anggaran masuk dan disahkan dalam APBD, akan melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.  Meskipun demikian, nasi sudah menjadi bubur, yang harus dipersiapkan sekarang adalah bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

Belajar dari kejadian ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran, terutama APBD 2011 dan tahun-tahun berikutnya, yaitu :

Pertama, selalu menaati peraturan yang berlaku.  Untuk APBD Tahun 2011, pedoman penyusunannya diatur dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang salah satu amanat utamanya adalah konsistensi alokasi anggaran pendidikan 20 % dari belanja daerah.  Tentu saja amanat ini harus dilakukan oleh semua daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat, yang pada Anggaran Belanja Murni Tahun 2010 hanya mencapai kisaran 17 % saja.

Kedua, peka terhadap kondisi masyarakat.  Walaupun penulis percaya bahwa Pemprov Jawa Barat sangat mampu untuk membeli kartu lebaran senilai lebih dari 1 milyar, tetapi hal ini akan menuai kontroversi dan mengusik rasa keadilan masyarakat.  Untuk itu, sebaiknya anggaran seperti ini dapat dihilangkan pada tahun-tahun berikutnya.  Jika tujuannya ingin menyapa masyarakat Jawa Barat, sepertinya menyapa dengan pendidikan dan kesehatan yang memadai akan lebih terasa bagi masyarakat.

Ketiga, menggunakan prinsip value for money yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.  Dalam kasus kartu lebaran, inputnya jelas yaitu dana yang nilainya milyaran rupiah.  Lalu apa output dan outcomenya?  Sepertinya tidak terlalu jelas dan tidak berdampak langsung pada meningkatnya kinerja Pemprov Jawa Barat.

Keempat, jangan lupa janji.  Sebelum terpilih menjadi pejabat politik, Gubernur dan Wagub terlebih dahulu melewati tahapan kampanye.  Dalam kampanye tidak sedikit janji-janji yang dilontarkan kepada masyarakat dan tentu saja harus ditepati olehnya.  Jadi akan lebih baik, jika dalam penyusunan anggaran memfokuskan diri pada pemenuhan janji-janji tersebut, dan penulis meyakini tidak pernah ada janji untuk berkirim kartu lebaran pada kampanye tahun 2008 lalu.

Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat.  Wallohu’alam Bishawab.