Setelah rencana pembangunan Gedung DPR yang konon berfasilitas supermewah menuai protes dari berbagai kalangan, DPR kembali menjadi berita utama di berbagai media dengan rencana kunjungan kerja ke beberapa negara.  Beberapa pimpinan dan anggota DPR mencoba bertahan dengan rencananya, walaupun diluar parlemen banyak pihak yang menuntut rencana tersebut dibatalkan.  Pada artikel ini penulis mencoba mengupas masalah ini dari sudut pandang anggaran negara, bukan dari sudut pandang lain yang mungkin kesimpulannya bisa sangat berbeda.

Ada 5 siklus besar dalam anggaran negara, yaitu :  penyusunan rencana kerja dan anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan audit atas laporan keuangan pemerintah.  Seluruh rencana yang tercantum dalam Dokumen Anggaran, wajib dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan semua pihak yang terkait, karena hal ini adalah amanat Undang-Undang.  Penulis berani mengatakan amanat Undang-Undang, karena memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituangkan dalam sebuah Undang-Undang tentang APBN.

Untuk menilai sejauh mana prestasi sebuah lembaga dalam memenuhi rencana kerjanya, maka dilakukan pengukuran kinerja.  Dalam sejarah Indonesia pernah dilakukan 2 pendekatan pengukuran kinerja.

Pertama, pendekatan anggaran tradisional, dimana pengukuran kinerja dilakukan hanya dengan melihat penyerapan anggaran selama satu tahun anggaran.  Jika anggaran yang tersedia berhasil dihabiskan, maka lembaga yang bersangkutan dianggap berprestasi.  Pada jamannya, seorang pejabat bisa terkena teguran keras, jika tidak mampu menghabiskan anggaran yang diberikan.  Pendekatan ini sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, walaupun masih ada saja yang tetap berpikir dengan pendekatan tradisional seperti ini.

Kedua, pendekatan anggaran kinerja, dimana pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan dengan melihat penyerapan anggaran, melainkan juga melihat seberapa jauh pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya.  Dalam sudut pandang anggaran kinerja, digunakan prinsip value for money yang menekankan pada aspek ekonomis, efektivitas dan efisiensi, sehingga jika anggaran tidak habis bukanlah suatu masalah asalkan indikator kinerjanya tercapai.  Artinya pada kondisi seperti ini, lembaga tersebut bisa dikatakan efektif dan efisien.

Yang menarik adalah pernyataan Ketua DPR Marzuki Ali dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung ketika diwawancara wartawan berbagai media, yang menyatakan bahwa anggaran yang telah disahkan itu merupakan tolok ukur dari kinerja DPR,  dan beberapa waktu lalu pimpinan DPR dianggap kurang kinerjanya karena serapan anggarannya minim.  Jika benar 2 orang pimpinan DPR tersebut masih mempunyai pikiran seperti itu, artinya terbukti bahwa masih ada saja pejabat yang menggunakan pendekatan anggaran tradisional dalam mengukur kinerja.

Kunjungan Kerja

Istilah kunjungan kerja sebenarnya istilah baru yang populer 2 atau 3 tahun belakangan ini.  Kunjungan kerja menggantikan istilah studi banding yang sudah terlanjur bercitra buruk, walaupun dengan esensi yang tidak bergeser terlalu jauh.  Dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, pasal 33 menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Walaupun DPR dan Presiden adalah 2 lembaga yang setara, dalam hal pelaksanaan anggaran, DPR juga terikat dengan Keppres tersebut, karena dalam sistem anggaran negara di Indonesia, DPR tidak memiliki anggaran yang otonom, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBN.  Jadi dengan merujuk pada pasal tersebut diatas, apapun alasannya dalam pelaksanaan kunjungan kerja, DPR harus melihat prioritas dan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pertanyaannya, apakah salah anggota DPR yang akan melakukan kunjungan kerja ke 5 negara ?  dari sudut pandang anggaran negara, penulis harus mengatakan 100 % tidak salah karena pasti anggarannya sudah tersedia, tinggal bagaimana pelaksanaannya, inilah yang biasanya menuai masalah. Pertama, DPR harus melihat skala prioritas, apakah mendesak dilakukan kunjungan kerja.  Kedua, Jumlah orang yang melakukan kunjungan kerja, jika bisa dilakukan oleh 5 orang, kenapa harus lebih.  Ketiga, lamanya pejalanan, harus dilakukan dengan sesingkat mungkin.  Keempat, jika ada keluarga yang ikut, harus dipastikan bahwa tidak menggunakan anggaran negara.  Kelima, setelah melaksanakan kunjungan kerja, DPR wajib menyusun laporan kunjungan kerjanya selengkap mungkin, termasuk rekomendasi apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia.  Oleh karena itu, yang harus betul-betul diperhatikan adalah pemilihan negara tujuan yang karakteristiknya mirip dengan Indonesia.

Selanjutnya, harus diperjelas bahwa kunjungan kerja tidak hanya sekedar menghabiskan target anggaran dan bagi-bagi jatah pengalaman ke luar negeri.  Perlu diingat, bahwa dalam pendekatan anggaran kinerja, harus diperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan.  Kunjungan kerja hanyalah salah satu sarana mencapai indikator kinerja tersebut.  Dalam konteks ini, indikator kinerjanya adalah selesainya penyusunan Undang-Undang, bukan terlaksananya kunjungan kerja.  Jika Undang-Undang bisa diselesaikan tanpa kunjungan kerja, mengapa harus kunjungan kerja ?.  Jadi, DPR tidak perlu takut dianggap tidak menunjukan kinerja yang baik, gara-gara anggaran kunjungan kerja tidak terserap.  DPR justru patut khawatir, jika kunjungan kerja sudah terlanjur dilaksanakan, tetapi Undang-Undang tak kunjung selesai.

Lalu bagaimana agar anggota DPR mendapatkan pencerahan dan pengetahuan tentang Undang-Undang yang akan disusun.  Sudah banyak orang berpendapat, bahwa solusinya adalah dengan mengundang pakar dari negara tujuan kunjungan kerja atau dengan memanfaatkan teknologi informasi, bahkan DPR bisa memberdayakan staf ahli yang selalu siap mendampingi anggota DPR setiap saat.  Dengan cara ini tentunya biaya yang diperlukan akan lebih rendah tetapi indikator kinerjanya tetap tercapai, sehingga prinsip value for money dapat diterapkan oleh DPR.

Demikian, mudah-mudah artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.  Wallohu’alam Bishawab.