Minggu lalu BPK Perwakilan Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat dan 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.  LKPD Pemprov Jabar dan 7 Kabupaten/Kota diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP), hanya kepada Pemkot Bandung BPK tidak memberikan opini alias disclaimer.

Pemerintah sebagai penyelenggara utama sektor publik di Indonesia, paling tidak harus memenuhi tiga hal yaitu :  menjadi lembaga yang efektif memberikan pelayanan, efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki dan akuntabilitas keuangan yang baik.  Atas dasar itulah audit terhadap laporan keuangan pemerintah dilakukan, dimana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan seperti yang seharusnya.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Penyusunan laporan keuangan adalah salah satu syarat pendukung akuntabilitas, yaitu berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Sebagai dasar aturan penyusunan laporan keuangan, saat ini Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.

Audit atas LKPD

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, hal tersebut harus seiring dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif.

Pengawasan dilakukan oleh pihak eksternal pemda, yaitu DPRD dan masyarakat.  Pengendalian, dilakukan secara internal oleh pemda untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi, yang sampai saat ini di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk memberikan penilaian terhadap LKPD, maka BPK sebagai auditor akan memberikan opini yang terdiri dari 4 jenis, yaitu :

Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika LKPD dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.  Jika LKPD mendapat opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemda dianggap telah menyajikan LKPD yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat salah saji meterial, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam LKPD bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.  Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPD secara keseluruhan.  Jika opini ini diberikan, maka auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam laporan auditnya.

Ketiga, Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), adalah opini audit yang diterbitkan jika LKPD mengandung salah saji material, atau dengan kata lain LKPD tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  Jika LKPD mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini LKPD tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.  Dalam hal ini, auditor wajib menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar, dan dampak utama yang disebabkan oleh ketidakwajaran tersebut

Keempat, Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), sebagian akuntan menganggap opini jenis ini bukanlah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.  Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah LKPD wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi secara material oleh pemda yang diaudit, misalnya auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti audit yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan pendapat.

Dari 4 jenis opini diatas, penulis ingin membaginya dengan analogi nilai rapor yang lazim dikenal selama ini, yaitu biru dan merah.  Kelompok biru untuk WTP dan WDP, sedangkan kelompok merah untuk adverse dan disclaimer. Hal ini penting, mengingat berkembang di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa WDP adalah rapor merah, sehingga jika LKPD diberikan opini WDP, maka pemda dianggap gagal.

Perlu dipahami, bahwa WDP walaupun tidak sempurna kewajarannya yang disebabkan adanya item tertentu yang dianggap tidak wajar, tetapi ketidakwajaran tersebut tidak mengganggu LKPD secara keseluruhan, sehingga LKPD tetap dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, selama hal-hal yang dikecualikan diungkapkan dalam laporan audit.  Jika mau diberikan nilai dalam angka, maka LKPD yang diberikan opini WTP nilainya akan berisar antara 80 sampai dengan 100, sedangkan LKPD yang diberikan opini WDP nilainya akan berkisar antara 60 sampai dengan 80.  Jadi, WDP bukanlah rapor merah, walaupun harus diakui bahwa didalamnya terdapat nilai merah.

Selanjutnya, pemda yang saat ini mendapat opini WDP jangan sampai berpuas diri, karena tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas semakin kedepan akan semakin tinggi.  Pemda harus tetap mengoptimalkan seluruh sumberdayanya agar mendapat opini WTP, yang mencerminkan bahwa LKPD yang dilaporkan bebas dari salah saji material, atau dengan kata lain bebas dari nilai merah, sehingga rapor pemda nilainya akan menjadi biru sempurna.

Kiat Mencapai opini WTP

Pada dasarnya, audit adalah suatu proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (asersi) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam proses audit, kesiapan pemda begitu penting.  Pemda sebagai entitas yang diaudit harus menyiapkan bukti-bukti audit yang memadai untuk menentukan apakah LKPD telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  Menyimpulkannya begitu mudah, tetapi proses menuju kesiapan itu tidak semudah mengatakannya, diperlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat didalam intenal pemda.

Berikut ini adalah kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh pemda, untuk mencapai opini WTP.

Pertama, komitmen pimpinan puncak.  Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.  Adanya paket peraturan yang berkaitan dengan keuangan negara, merupakan modal dasar bagi pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya, selanjutnya bagaimana implementasi aturan tersebut ditingkat pemda, akan sangat tergantung dari pimpinan puncak.

Kedua, karena audit tidak dapat dipisahkan dari akuntansi, maka yang paling mendasar, pemda harus menyiapkan SDM bidang akuntansi dengan jumlah memadai.  Jika dirata-ratakan, setiap unit kerja di pemda paling tidak memiliki SDM akuntansi sebanyak 3 – 5 orang.  Hal ini penting, mengingat sampai saat ini tidak banyak pemda yang memiliki SDM akuntansi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

Ketiga, memperkuat unit kerja inspektorat dengan SDM yang berkualitas, anggaran yang memadai dan dukungan penuh dari pimpinan puncak.  Inspektorat dalam lingkungan pemda berfungsi sebagai auditor internal, yang biasanya menjadi mediator antara pemda dengan auditor eksternal (BPK).  Inspektorat bisa difungsikan pada tindakan preventif, sehingga bila pada berjalannya tahun anggaran ada hal-hal yang perlu diluruskan, inspektorat bisa menjadi motornya.

Keempat,  mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI).  Analisa terhadap SPI biasanya adalah langkah pertama yang dilakukan audior, sebelum melakukan proses audit lebih dalam.  Apabila terdapat elemen pengendalian yang lemah atau bahkan hilang, maka auditor mungkin tidak mempunyai keyakinan memadai terhadap aspek lainnya.

Kelima, selalu mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku, karena proses audit memberikan nilai tambah bagi pemenuhan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.  Selain itu, pengelolaan keuangan pemda tidak dapat dipisahkan dari hukum dan peraturan yang menjadi dasar operasionalnya, dari mulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, sampai dengan Peraturan Kepala Daerah.

Keenam, mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan pada audit sebelumnya.  Kelemahan yang lalu tentu saja harus diperbaiki dan jangan sampai terulangi kesalahan yang sama, karena sebelum melakukan audit biasanya auditor juga menelaah ulang hasil audit sebelumnya, untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan (comparison) dalam melakukan audit saat ini.

Demikian, mudah-mudah artikel ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah.  Wallohu’alam Bishawab.